Motor Mini Depok

Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat


Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat - Dalam negara yang menggunakan prinsip desentralisasi, maka makna dan tujuan pembangunan menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokalitas. Dengan pemahaman itu, maka desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi memberi kesempatan yang sangat besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk mempunyai kewenangan mengatur dan melayani pemenuhan dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, sejumlah kewenangan yang di berikan oleh pemerintah nasional itu tidak secara otomatis berarti segera terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Untuk dapat bermakna positif bagi masyarakat daerah, otonomi daerah mesyaratkan terbentuknya suatu kondisi kondusif terlebih dahulu, atau paling tidak, diwujudkan seiring dengan implementasi otonomi daerah tersebut.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat

Yang pertama, pemerintah daerah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan pelaksanaan tugas yang memadai. Tanpa kemampuan yang demikian itu, otonomi daerah secara gradual akan kehilangan maknanya dalam mendorong kemandirian daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengelola aspirasi, prakarsa, dan sumberdaya mereka.

Yang kedua, pemerintah daerah juga dipercayakan dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka melalui pemberian otonomi daerah dalam menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bahkan lebih dari itu, pemerintah daerah harus mampu untuk terus meningkatkan kesempatan yang demikian itu sejalan dengan peningkatan kemampuan yang mereka miliki. Otonomi daerah adalah suatu kondisi yang sangat dinamis dalam derajat pelaksanaannya. Lihat juga Desentralisasi dan Pembangunan Daerah

Pada dasarnya, desentralisasi dan otonomi daerah sangat menggaris bawahi signifikansi keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi beneficiaries dari setiap pengaturan dan pelayanan pemerintahan. Pandangan ini menyiratkan suatu imperatif bahwa otonomi daerah, kepentingan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintah daerah. Artinya, setidak-tidaknya ada tiga aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah dalam berproses bagi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan nasional maupun, dan sesungguhnya terlebih lagi, sebagai representasi lokalitas, dengan meminjam kategori dari Gargan (1981) yakni: (a) harapan masyarakat; (b) masalah yang dihadapi masyarakat; dan (c) sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

Aspek pertama berkaitan dengan praktek, tradisi dan budaya lokal, baik tentang peranan dan aktivitas pemerintahan maupun tentang hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerahnya. Dengan bingkai peranan dan hubungan yang demikian ini akan muncul sejumlah harapan masyarakat akan layanan pengaturan dan jasa dari pemerintah daerah. Aspek kedua berkaitan dengan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam memenuhi harapannya. Pada dasarnya, kemampuan daerah juga akan sangat diwarnai oleh ada tidaknya keselarasan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami persoalan-persoalan yang demikian itu. Aspek ketiga berkaitan dengan potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat, baik dalam bentuk pemilikan faktor produksi maupun dalam berkembangnya organisasi atau nilai-nilai masyarakat atau yang lazim disebut sebagai civiv infrastructures.

Daftar Pustaka
Hamdi, Muchlis, 2002, Bunga Rampai Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone.
0 Komentar untuk " Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat "